7 Tips sehat Saat Berpuasa

9:10 AM
7 Tips Sehat Saat Berpuasa

1. Makan sahur
Nabi Muhammad SAW sangat merekomendasikan makan sahur atau makan sebelum mulai berpuasa. Meskipun kita mungkin ingin menikmati tidur yang lebih banyak, alangkah baiknya luangkan waktu 30 menit untuk bersahur sambil menunggu shalat subuh. Untuk mempermudah dan tidak terburu-buru menyantap sajian sahur siapkan menu yang di inginkan di malam hari hari sebelum sahur. mengutip sabda Nabi Muhammad SAW: Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan (H.R Bukhari dan Muslim)

2. Batasi makanan yang berlemak
sangat di anjurkan untuk membatasi makanan yang berlemak untuk menjaga stamina dan kesehatan selama berpuasa. makanan yang di goreng, berminyak dan / atau super manis harus di batasi bukan berarti di hilangkan. buatlah variasi menu sesuai kemampuan, dan tetap ingat jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang berlemak.

3.  Jangan terlalu kenyang
Ini terutama perlu diterapkan di bulan Ramadhan. Pesan dari Rasul tentang 1/3 perut untuk makanan, 1/3 untuk air dan 1/3 untuk udara. dalam hadits riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah sekali-sekali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga (bagian lambung) untukk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan lagi untuk nafasnya (udara)".

4. Konsumsi Buah dan Sayuran
keseringan kita lupa menikmati menu sahur dan setelah berbuka dengan melibatkan sayur dan buah. padahal pentingnya sayur dan buah tidak hanya sebagai pelengkap sajian, tapi kandungan nutrisi dan vitamin di dalamnya sangat membantu menjaga keharmonisan sel tubuh kita agar tetap fit dalam berpuasa.

5. jalan-jalan setelah berbuka dan setelah sahur
hal yang patut untuk di ingat sering terjadi setelah berbuka dan setelah sahur sebagian orang senang bermalas-malasan karena kekenyangan. Luangkan waktu walau hanya 5 menit untuk jalan-jalan di sekitaran kompleks atau di dalam rumah agar lambung tetap optimal.

6.  Shalat Tarawih
Tidak hanya Rakaat shalat taraweh yang banyak, manfaat shalat inipun banyak. dengan melakukan gerakan-gerakan yang baik maka saraf dan urat di tubuh kita akan merasakan rileks dan kelenturan tubuh terjaga.

7. Ambil tidur siang singkat
Jangan kebanyakan tidur di siang hari ketika di bulan puasa, akan menjadi kebiasaan sampai di akhir puasa. dengan keseringan tidur siang di setiap hari selama ramadhan maka rasa malas berlebihan akan merasuki tubuh dan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh dan otak kita.

Apa itu Hukum?

11:05 PM
 
Pertanyaan pertama yang sering dikemukakan orang dalam memahami hukum adalah apa itu hukum? Jawabannya bermacam-macam,  ada  yang  mengatakan  hukum  itu  ada  di kantor polisi, di kejaksaan dan pengadilan. Bagi orang awam jawaban    semacam ini wajar-wajar saja sesuai dengan pengetahuannya. Jika ditanya kepada pemuka adat, hukum itu ada dalam adat seperti dalam pepatah adat nan tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan. Para ulama akan mengatakan hukum itu adalah ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah SWT. yang mengatur  kehidupan manusia. Jika ditanya kepada ahlinya jawabannya juga sulit, tak obahnya seperti menanyakan apa itu waktu.
 
Para sarjana hukum sebetulnya masih berbeda pendapat dalam  merumuskan  suatu  definisi  hukum  yang  dapat memuaskan semua pihak. Namun demikian salah satu batasan yang banyak dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh seorang sarjana hukum yang bernama E. Utrecht, menurutnya hukum itu adalah 
himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan)  yang  mengatur  tata  tertib  suatu  masyarakat  dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hukum itu menentukan/ mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan bersifat memaksa. (E.Utrecht, 1956 : 10) 
Seseorang  yang  melanggar  aturan  hukum  akan dikenakan sanksi dan dapat dipaksakan kepadanya. Tujuannya adalah agar terjaminnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan keadilan bagi setiap orang dalam masyarakat, termasuk masyarakat kampus. Ketertiban dapat diwujudkan karena hukum berupaya menetapkan “kepastian” tingkah laku manusia, baik yang berupa perintah maupun larangan, perintah dan larangan itu ditegakkan dengan sanksi yang “tegas” dan “nyata” dari negara.
 
Ketentraman yang diharapkan bukan bersifat sementara atau semu tetapi sedapat mungkin bersifat abadi dan diterima dengan  “tulus”  oleh  masyarakat. Penerimaan yang  tulus  dari masyarakat baru akan terjadi seandainya hukum itu sesuai dengan perasaan keadilan yang tersimpan dalam lubuk hati mereka. Hukum yang semata-mata hanya mengabaikan aspek keadilan dan kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat, pada suatu saat akan menimbulkan tantangan dari masyarakat, seperti pandangan masyarakat terhadap kasus-kasus hukum yang di proses di pengadilan.
 
Sebaliknya harus pula dipahami, bukan berarti setiap orang yang berstatus terdakwa (dalam perkara pidana) harus langsung dimasukkan ke dalam penjara/lembaga pemasyarakatan. Seseorang yang  dihukum menjadi terpidana, ia masih mempunyai upaya hukum berupa banding (dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi), kasasi dan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dalam negara hukum ada suatu asas yang perlu diingat, bahwa seseorang dianggap tidak bersalah (presumption of innocence) sebelum adanya keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Apabila upaya hukum itu sudah dilalui dan hakim Mahkamah Agung sudah menetapkan keputusannya (menghukum  atau   membebaskan)  maka   tertutuplah  upaya hukum untuk mencari keadilan dan putusan hakim harus dilaksanakan.
 
Hukum diciptakan adalah sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) agar masing-masing subjek hukum tersebut dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat secara damai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Bentuk aturan hukum itu  bermacam-macam baik jenis ataupun tingkatannya.
Secara umum dibedakan atas hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan warganya (hubungan vertical) atau sebaliknya. Pelanggaran aturan hukum itu  pada  dasarnya akan  diproses dan  dikenakan sanksi oleh negara, walaupun para pihak yang terlibat atas pelanggaran hukum itu sepakat untuk berdamai. Hukum yang termasuk kategori ini diantaranya adalah aturan hukum pidana, hukum tata negara, hukum pajak, hukum administrasi negara. Contoh pelanggaran aturan hukum pidana seperti: mencuri, korupsi, merusak harta/kepunyaan orang lain atau negara, menyiksa orang lain, membunuh, memperkosa, mencemarkan nama baik orang lain, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba yang dapat diancam dengan hukuman mati, dan sebagainya. Sedangkan hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum  antara  seseorang/ kelompok orang  dengan orang lain/ kelompok lain (hubungan horizontal). Pelanggaran aturan hukum ini penyelesaiannya tergantung kepada para pihak yang merasa dirugikan, apakah melalui perdamaian ataukah proses peradilan. Diantara yang termasuk kesini adalah aturan hukum perdata.
 
Contohnya masalah sengketa harta, masalah jual beli, dan sebagainya. Untuk menegakkan aturan-aturan hukum  di  atas  dibentuk  lembaga-lembaga  kekuasaan kehakiman.  Sebelum  adanya  perubahan,  UUD  1945 menentukan bahwa  kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Melalui perubahan UUD 1945 dibentuk lagi suatu lembaga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalin Mahkamah   Agung   yaitu   Mahkamah   Konstitusi   (MK)   yang memiliki kewenangan (1) meguji undang-undang terhadap UUD ; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD ; (3) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; dan (4) memutus pembubaran partai politik. Selain itu, dibentuk Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi sebagai lembaga penegak etika hakim. Komisi ini mempunyai wewenang dalam  proses  pemilihan hakim  agung dan pengawasan hakim. Fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggara peradilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan  tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
 
Tingkatan (hierarki) hukum dalam suatu negara juga tersusun sedemikian rupa, dimana ketentuan hukum yang lebih rendah lingkungan dan kekuatan berlakunya dibatasi oleh ketentuan hukum yang lebih tinggi. Di negara Indonesia jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebelumnya diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No. III?MPR?2000. Dewasa ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU RI No. 10 tahun 2004 (tentang Pembentukan Perundang-undangan) sebagai berikut:
a.  Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945
b.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang
c.   Peraturan Pemerintah d.  Peraturan Presiden
e.  Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut meliputi:
1.  Peraturan  Daerah  provinsi  dibuat  oleh  dewan  perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan    rakyat     daerah     kabupaten/kota     bersama bupati/walikota;
3.  Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan  desa  atau  nama  lainnya  (badan  perwakilan nagari)  bersama  dengan  kepala  desa  atau  nama  lainnya (wali nagari).
Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang- undangan mengandung beberapa prinsip. Bagir Manan (2004:133) menyebutkan prinsip tersebut sebagai berikut :
1. Peraturan      perundang-undangan     yang      lebih      tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat  lebih  rendah  harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan    perundang-undangan      yang      lebih      tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau paling tidak yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan    perundang-undangan    yang    sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan.
 
Implikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di atas  adalah  bahwa  setiap  peraturan yang  dibuat  oleh  setiap organisasi (termasuk Perguruan Tinggi) harus mempedomani prinsip di atas. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah  tersebut  adalah  menjabarkan  aturan/ketentuan  yang lebih tinggi. Contoh aturan hukum yang dikeluarkan oleh Dekan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Rektor atau Menteri. Begitu juga aturan hukum yang dibuat oleh lembaga kemahasiswaan tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Rektor atau aturan yang lebih tinggi.
 
Disamping itu untuk mentaati peraturan hukum itu sangat diperlukan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud bila semua kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan bila hal ini terjadi terciptalah masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Kesadaran hukum itu sebetulnya adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Dalam simposium kesadaran hukum masyarakat  (1975)  yang  dilaksanakan     Badan  Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditegaskan bahwa kesadaran hukum itu antara lain meliputi (a) pengetahuan tentang hukum, (b) penghayatan terhadap hukum dan (c) ketaatan terhadap hukum. Ada suatu asumsi yang mengatakan bahwa semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang akan semakin tinggi pula ketaatan dan  kepatuhannya terhadap hukum. Dan  sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka semakin kurang pula ketaatan dan kepatuhannya terhadap hukum.
 
Kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum yang mengatur hidup dan kehidupan. Dari pengetahuan tersebut akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, hal ini kemudian akan menimbulkan sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Apabila sikap ini sudah terwujud dengan  sendirinya  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  hukum akan terwujud pula. Kesadaran hukum masyarakat (termasuk masyarakat kampus)  senantiasa berkembang, oleh  sebab  itu wajarlah bila senantiasa diperlukan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum melalui berbagai kesempatan dan kegiatan seperti dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru. Penegakan hukum (law enforcement) sangat ditentukan oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dan terciptanya hukum yang baik. Ketiga komponen penegakan hukum itu harus bersinergi dan ditopang oleh faktor ketauladanan dari setiap pemimpin.
 
Kesalahan   kita selama ini lebih banyak disebabkan oleh  rendahnya tingkat  kesadaran hukum  tersebut.  Kita  tahu adanya aturan, tetapi kita tidak mentaatinya. Oleh karena itu marilah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan kita, keluarga, sampai kepada masyarakat yang lebih luas untuk mentaati peraturan-peraturan hukum tersebut.

Demokrasi dan Prilaku Demokrasi

10:08 PM

Negara kita adalah negara demokrasi, negara yang kehidupannya ditentukan oleh rakyat. Demokrasi merupakan konsep yang abstrak dan universal. Demokrasi itu telah diterapkan di banyak negara dalam berbagai bentuk, sehingga melahirkan berbagai sebutan tentang demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dsb. Namun demikian pada dasarnya demokrasi itu dapat dibedakan atas dua aliran yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan dirinya pada ajaran komunisme (Budiardjo, 1977: 55). Secara umum demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas (Ravietch, 1991: 4).

Demokrasi yang banyak dipraktekkan sekarang ini adalah demokrasi konstitusional dimana ciri khasnya adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan- pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi (Budiardjo, 1977: 52) atau dalam peraturan perundangan lainnya. Demokrasi konstitusional ini sering juga disebut dengan demokrasi di bawah rule of law. Menurut Prof. Miriam Budiardjo (1977) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah :
  • perlindungan konstitusional;
  • badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
  • pemilihan umum yang bebas;
  • kebebasan untuk menyatakan pendapat;
  • kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi; dan
  • pendidikan kewarganegaraan.
Hal di atas berarti demokratis tidaknya suatu negara, ditentukan oleh tingkat kesempurnaan konstitusi atau aturan- aturan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Begitu juga dengan tingkat jaminan perundang- undangan yang diberikan terhadap badan kehakiman sehingga tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berorgani-sasi dan oposisi serta pendidikan kewarganegaraan.

Hendri B. Mayo dalam Budiardjo (1977: 62) mengemukakan bebarapa nilai yang mendasari demokrasi seperti berikut:
  1. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
  2. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
  3. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
  4. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
  5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
  6. menjamin tegaknya keadilan.
Selanjutnya menurut B. Mayo perincian itu tidak berarti bahwa  setiap  masyarakat demokratis  menganut  semua  nilai yang diperinci itu, melainkan bergantung kepada sejarah serta budaya politik masing-masing.
Dalam bukunya Apa Demokrasi itu? Diane Ravitch (1991: 6) mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut:
  • kedaulatan rakyat;
  • pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  • kekuasaan mayoritas;
  • hak-hak minoritas;
  • jaminan hak asasi manusia;
  • pemilihan yang bebas dan jujur;
  • persamaan di depan hukum;
  • proses hukum yang wajar;
  • pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  • pluralisme sosial, ekonomi dan politik; dan
  • nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.
Pendapat Miriam Budiardjo pada hakekatnya tidak berbeda dengan  soko  gurunya demokrasi yang  dikemukakan Diane Ravitch, perbedaan hanya terletak dalam perumusan. 
Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan,   tetapi   juga   suatu   gaya   hidup   serta   tata masyarakat tertentu, yang karenanya juga mengandung unsur- unsur moral. Pengertian yang terakhir ini semakin berkembang sehingga demokrasi itu bukan hanya tertuju pada aspek pemerintahan dalam negara tetapi sudah menyangkut dengan tata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi,  pendidikan, pengajaran, organisasi, dsb.  Organisasi mahasiswa sebagai Student Government, dalam alam demokrasi juga harus mengindahkan soko guru atau nilai-nilai demokrasi di atas. Begitu juga dalam pendidikan bahkan dalam pembelajaran di kelaspun dituntut demokratis.

Pengambilan keputusan dalam alam demokrasi dilakukan dengan  musyawarah, mufakat atau  dengan  suara  terbanyak. Dalam musyawarah setiap anggota harus memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara lisan ataupun tertulis.  Kebebasan berbicara  dan  berpendapat adalah  darah hidup setiap demokrasi (Ravitch, 1989: 9). Selanjutnya dikatakan oleh Ravitch (1989:9) warga suatu demokrasi hidup dengan keyakinan  bahwa  melalui  pertukaran  gagasan  dan  pendapat yang terbuka, kebenaran pada akhirnya akan menang atas kepalsuan, nilai-nilai  orang  lain  akan  lebih  dipahami, bidang- bidang  mufakat  akan  dirinci  lebih  jelas  dan  jalan  kearah kemajuan terbuka. Inilah sebagian yang hendak dicapai dalam pembelajaran   di    sekolah   yaitu   ditemukannya   kebenaran terutama kebenaran ilmiah, nilai-nilai yang dianut oleh orang lain dapat dipahami, serta terjalinnya saling menghormati dan kerjasama. Setelah musyawarah dilaksanakan, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mufakat suara bulat (musyawarah mufakat) atau  dengan pemungutan suara terbanyak (voting). Prinsip utama dalam pengambilan keputusan ini  adalah bahwa keputusan harus  ditentukan oleh mayoritas anggota  tanpa  mengabaikan  kepentingan  minoritas  (Ravitch, 1989:  6). Setiap  keputusan yang  diambil  dalam  musyawarah atau voting harus didukung oleh kelompok yang semula tidak setuju atau yang kalah dalam voting. Dalam budaya politik masyarakat Indonesia baik pada tataran pemerintahan terendah maupun pada pemerintahan tertinggi (pusat), prinsip demokrasi yang selalu dipakai adalah musyawarah untuk mufakat dalam kekeluargaan (Sihombing, 1984:12).

Nilai kerjasama, toleransi dan saling menghargai merupakan soko guru dalam demokrasi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Nilai-nilai ini akan terlihat dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dari suatu organisasi, dalam prilaku kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah ataupun dalam masyarakat. Pelaksana-an dari nilai-nilai ini akan melahirkan program kerja yang aspiratif bukan kemauan seseorang. Biasanya program kerja yang aspiratif ini akan didukung oleh semua anggota dalam pelaksanaannya. Pragmatisme memperlihatkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program  bermanfaat bagi  seluruh  anggota.  Jadi bukan dalam alam idealis semata atau kemauan sekelompok orang.

Konsep partisipasi merupakan hal penting dalam demokrasi. Sebagaimana dikatakan Ravitch (1989: 11) inti tindakan demokrasi adalah partisipasi aktif pilihan warga sendiri dalam kehidupan umum masyarakat dan bangsa mereka. Berkaitan dengan ini ada ungkapan mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan “  jangan tanya apa yang diberikan negara kepada anda, tetapi tanyalah diri  anda, apa yang telah anda perbuat untuk negara”. Ungkapan itu dapat diterjemahkan kedalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Tanyalah lebih dulu apa yang telah anda perbuat untuk keluarga, sekolah, atau masyarakat sebelum anda mempertanyakan apa yang diberikan keluarga, sekolah, atau masyarakat kepada anda.

Penerapan prinsip demokrasi di  Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat banyak itu disederhanakan dengan mengambil yang universalnya. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Sihombing (1984: 9) untuk mendapatkan pengertian demokrasi Pancasila secara lengkap dan utuh diperlukan 2 alat pengukur yang saling melengkapi, yaitu: 1) alat pengukur yang konsepsionil, dan 2) alat  pengukur tingkah laku (kebudayaan). Dari  alat  pengukur pertama dapat diambil pengertian bahwa demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila lainnya, artinya dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mampu mempersatukan bangsa serta dimanfaatkan untuk meujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat   Indonesia.   Pengertian   semacam   ini   lebih   bersifat formalistik   dan   diatur   dalam   UUD   1945   atau   peraturan perundang-undangan lainnya.

Alat pengukur kedua bersifat kebudayaan yaitu berupa tingkah laku yang bersumber dari kebudayaan   bangsa Indonesia. Pengertian demokrasi melalui alat pengukur kedua ini melengkapi pengertian melalui alat pengukur pertama, karena memberikan struktur informal terhadap demokrasi Pancasila. Kearifan dan bijaksana dalam tingkah laku merupakan kekhasan dalam demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan prinsip demokrasi sebetulnya menyangkut dengan prilaku manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam kedudukannya sebagai warga ataupun sebagai pejabat yang diberi kewenangan. Prilaku adalah manifestasi dari kebudayaan sebab kebudayaan terujud dan disalurkan melalui prilaku manusia.

Proses pembudayaan berlangsung sepanjang kehidupan manusia dalam lingkungannya, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sekolah sampai kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarkat itulah yang mempengaruhi prilakunya dalam kehidupan. Nilai-nilai itu beraneka ragam  termasuk  di  dalamnya  nilai-nilai  demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itulah yang membentuk prilaku demokratiknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku demokrasi beraneka ragam, diantaranya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kepercayaan kepada pemerintah. Selain dari itu  faktor-faktor lainnya adalah status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi (Surbakti, 1992: 144). Disamping itu pengetahuan tentang demokrasi juga mempengaruhi prilaku demokrasi. Demokrasi bergantung pada warga negara yang berpendidikan dan berpengetahuan (Ravitch, 1989: 9). Bila kita ingin mewujudkan masyarakat yang demokratis tingkatkanlah pendidikan dan pengetahuan serta berprilakulah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti yang diungkapkan di atas. Suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi adalah taat akan nilai dan aturan-aturan hukum  yang telah disepakati, karena nilai dan aturan  hukum itulah yang membingkai demokrasi.

Mazhab Utilitarianism

10:30 AM
utilitarianism
by:artfalsafah
Pada Mazhab ini tokohnya adalah Jeremy Bentham dan Rudolph Von Jhering. Bentham adalah pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum Inggris yang baginya merupakan sesuatu yang kacau.

Sumbangan terbesarnya terletak dalam bidang kejahatan dan pemidanaan. 
Dalilnya adalah, bahwa manusia itu akan berbuat cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian yang dipakai adalah “apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan”. 
Selanjutnya Bentham mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap masyarakat secara individual. 

Rudolph von Jhering dikenal dengan ajarannya yang biasa disebut social utilitarianism. Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum adalah sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perubahan-perubahan sosial. 

Utilitarianisme adalah salah satu paling dikenal dan paling berpengaruh  dalam teori moral. Seperti bentuk-bentuk konseksuensi, dengan inti ide  adalah bahwa apakah tindakan ini secara moral benar atau salah tergantung, itu tergantung dari efek yang dihasilkan. Lebih khusus lagi, hanya efek dari tindakan yang relevan adalah hasil baik dan buruk yang mereka hasilkan.  Tindakan utilitarianisme fokus pada efek dari tindakan individu (seperti John Wilkes Booth pembunuhan Abraham Lincoln) sementara aturan utilitarianisme fokus pada efek dari jenis tindakan kejahatan umum (seperti membunuh atau mencuri). 

Utilitarianisme percaya bahwa tujuan dari moralitas untuk membuat hidup lebih baik dengan meningkatkan jumlah hal-hal yang baik (seperti kesenangan dan kebahagiaan) di dunia dan penurunan jumlah hal-hal yang buruk (seperti penderitaan dan ketidakbahagiaan). Mereka menolak sistem yang terdiri dari perintah yang di anggap tabu yang berdasarkan adat-istiadat, tradisi, atau perintah yang diberikan oleh pemimpin atau makhluk supernatural. Sebaliknya, utilitarianisme berpikir bahwa apa yang membuat moralitas yang benar atau dibenarkan kontribusi yang positif bagi makhluk manusia. 

Peraturan utilitarianisme menyoroti isu-isu penting yang banyak tentang bagaimana kita harus membuat penilaian moral. Undang-undang utilitarianisme menekankan konteks tertentu dari setiap fitur dengan banyak situasi yang menimbulkan masalah moral, dan menyajikan metode ataupun cara untuk menangani kasus-kasus individu. Aturan utilitarianisme menekankan fitur berulang dari kehidupan manusia dan cara-cara yang menyangkut kebutuhan dan masalah yang sering kali timbul lagi dan lagi. Dari perspektif ini, kita perlu aturan yang berurusan dengan tindakan: membunuh, mencuri, berbohong, menipu, menghukum orang-orang karena kejahatannya, membantu orang yang membutuhkan, dll. Kedua dari perspektif ini, bagaimanapun, setuju bahwa penentu utama apa benar atau salah hubungan antara apa yang kita lakukan atau apa bentuk nilai moral kita dan apa dampak dari perspektif moral kita pada tingkat kesejahteraan rakyat. 

    
sumber:
Prof.Dr.H.R.Otje Salman S.,SH. Filsafat hukum (perekembangan dan dinamika)
http://www.iep.utm.edu/util-a-r/

Manfaat gerakan shalat untuk kesehatan

2:54 PM
Bagi umat Islam, sholat lima waktu adalah kewajiban. dan ternyata gerakan Sholat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Mari sama-sama simak manfaat gerakanshalat tersebut:

1. takbiratul IKHRAM aliran Memberikan darah dari vena terkandung dilengan untuk dimuat ke dalam mata, telinga, mulut. 

2. SEDEKAP (megalirkan darah ke Organ Kepala) Menjepit vena di lengan kiri sehingga akan memperluas  pembuluh darah di tangan kanan. Pembuluh darah di tangan kanan akan mengisi pembuluh darah yang ada di kepala. 

3. RUKUH (meregangkan Memory Otak dan Ginjal) Kelenturan tulang belakang yang berisi tulang sumsum, adalah pusat sistem saraf dan aliran darah. gerakan yang sempurna akan menarik urat pinggang sehingga mencegah rasa sakit dan sakit ginjal. Dengan gerakan ruku akan terasa di bagian pinggul, pinggul, paha, betis kembali di refleksikan oleh gerakan membungkuk menjaga fleksibiltas tulang leher, dan saluran saraf memori. 

4. I'Tidal (untuk Mencegah Sakit Kepala dan Pinggang) Posisi I'tidal bangun dari ruku’  atau berdiri tegak membuat aliran darah turun langsung dari kepala, menyebabkan pangkal otak yang mengatur keseimbangan dan menjaga tekanan darah. Sehingga dapat mencegah keseimbangan saraf tubuh kita sangat berguna untuk meredakan sakit kepala yang mengakibatkan pingsan secara tiba-tiba

5. Sujud (Pencegahan Koroner dan Stroke) Pada bagian arteri belakang, melipat dipangkal paha, sehingga tekanan darah terutama disalurkan kembali ke jantung dan pompa ke kepala. Sujud adalah cara terbaik untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak dan anggota tubuh di kepala. Posisi Sujud adalah teknik terbaik untuk memecahkan penyumbatan pembuluh darah sehingga mencegah jantung koroner. Juga membuat pembuluh darah kecil di otak mendapat tekanan lebih, sehingga bisa mencegah stroke. 

6. DUDUK antara dua sujud, bertumpu pada kaki dan jari kaki dapat menyeimbangkan sistem saraf dan keseimbangan listrik dari tubuh kita. Posisi duduk yang sempurna dapat menghasilkan fleksibilitas saraf yang berada pada paha bagian dalam, lutut ke jari kaki. Merilekskan saraf akan mencegah diabetes, prostat dan hernia. 

7. DUDUK TAHIYYAT AWAL, gerakan posisi duduk ini adalah lipatan paha dan betis bertemu, akan mengaktifkan kelenjar keringat sehingga mencegah pengapuran. Vein atas dasar tertakan kaki sehingga darah akan memenuhi seluruh telapak kaki  yang menyebabkan pembuluh darah di dasar kaki membengkak. Langkah ini akan menjegah untuk dukungan kaki optimal tubuh kita. 

8. DUDUK tasyahhud akhir (keseimbangan saraf dan Penyembuhan Wasir)
Posisi duduk yang lebih baik dari bersila. Duduk keseimbangan yang membuat saraf yang berhubungan dengan saraf optik atau penghlihatan akan dipelihara dengan baik. 

9. SALAM (Penyakit Terapi Kepala) Salam gerakan jika dilakukan secara optimal bermanfaat untuk menjaga fleksibilitas  vena. Berkat kontraksi otot-otot di kepala dan energi panas yang dihasilkan zat diperlukkan untuk rehabilitasi jaringan yang rusak. Salam ke kanan maksimum dan kiri, mencegah sakit kepala dan mencegah leher kaku.

Sejarah Pancasila

10:32 AM


Pancasila adalah  ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara  yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :
Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.  Mohammad  Hatta  dalam  memoarnya  meragukan  pidato  Yamin tersebut.
Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:
Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi  saya  namakan  ini dengan  petunjuk  seorang  teman  kita  ahli  bahasa  - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :
Rumusan Pertama : Piagam Jakarta - tanggal 22 Juni 1945
Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
Rumusan  Kelima  :  Rumusan  Kedua  yang  dijiwai  oleh  Rumusan  Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Kenyataan  hidup  berbangsa  dan  bernegara  bagi  kita  bangsa  Indonesia tidak  dapat dilepaspisahkan  dari  sejarah  masa  lampau.  Demikianlah  halnya dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negaranya. Sejarah masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang merupakan suatu rangkaian waktu yang berlanjut dan berkesinambungan. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pnacasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai Dasar dan Filsafat Negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat menelusuri sejarah kita di masa lalu dan coba untuk melihat tugas-tugas yang kita emban ke masa depan, yang keduanya menyadarkan kita akan perlunya menghayati dan mengamalkan Pancasila. Sejarah di belakang telah dilalui dengan berbagai cobaan terhadap Pancasila, namun sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa Pancasila yang berakar dia bumi Indonesia senantiasa mampu mengatasi percobaan nasional di masa lampau. Dari sejarah itu, kita mendapat pelajaran sangat berharga bahwa selama ini Pancasila belum kita hayati dan juga belum kita amalkan secara semestinya.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan tujuan akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan sarana untuk mencapai cita- cita nasional dan tujuan nasional yang didambakannya. Perubahan UUD 1945 hanya terjadi dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasan, tidak menjamin karena mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada diri mereka sendiri, seiring  dengan  perkembangan  dan  perubahan modernisasi  membawa  dampak yang   sangat   berpengaruh   di   dalam   kehidupan   berbangsa   dan   bernegara. Menyadari bahwa ketidakrukunan yang terjadi di Indonesia ini mengganggu kesatuan  nasional,  sebagaimana  dalam  masa  Kolonial  Belanda  dan pemberontakan Komunis yang gagal pada tahun 1965. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional yang disebabkan ketidakrukunan masyarakat  yang  sangat majemuk  maka  semua  ini  hanya  dapat  diselesaikan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai salah satu hukum yuridis. Tidak ada satupun kehidupan yang menjadi faktor integratif dan disintegratif yang dapat membawa bangsa pada kekuatan atau sebaliknya kehancuran. Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya sejarah kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kehendak  dan  kepentingan  yang berkuasa  selama  masa kekuasaannya berlangsung. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia sehingga bangsa Indonesia nyaris berada di tepi jurang perpecahan kendati sebelumnya pernah disepakati bersama dalam konsensus nasional tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. Adapula masa dimana usaha-usaha untuk mengubah Pancasila itu dengan pemberontakan-pemberontakan  senjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Di samping berbagai faktor   lain,   pemberontakan   yang   berlarut-larut   itu   jelas menghilangkan kesempatan  bangsa  Indonesia  untuk  membangun,  menuju  terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Jalan lurus pelaksanaan pancasila, juga mendapat rintangan –rintangan dengan adanya pemutarbalikan Pancasila dijadikannya Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masa ini ditandai antara lain dengan memberi arti kepada Pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian “Sosialisme  Indonesia”  sebagai Marxisme  yang  diterapkan  di  Indonesia  dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya lagi yang bersifat mendasar. Masa pemutarbalikan Pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masing- masing  kekuatan  politik,  golongan  atau  kelompok di dalam  masyarakat  pada waktu itu memberi arti sempit kepada Pancasila untuk keuntungan dan kepentingannya   sendiri.   Bagi   bangsa   Indonesia,   mempersoalkan   kembali Pancasila  sebagai  dasar  negara  sama  halnya  berarti  memutar  mundur  jarum jamnya sejarah, yang berarti membawa bangsa kita kembali kepada awal meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berarti mementahkan kembali kesepakatan nasional dan menciderakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang telah secara khidmat kita junjung tinggi sejak tanggal 18 Agustus 1945, ialah sejak lahirnya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yang mendukung Pancasila itu. 
Menurut   Muhammad   Yamin,dalam   bahasa   Sansekerta   perkataan   Pancasila memiliki dua macam arti :
Panca artinya lima "syiila"vokal" i pendek artinya "batu sendi","alas",atau "dasar" "syiila "vokal" i" panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.
ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksankan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya sbb
1. dilarang membunuh
2. dilarang mencuri
3. dilarang berzina
4. dilarang berdusta
5. dilarang minum-minuman keras.

Istilah Pancasila sudah dikenalsejak jaman Majapahit dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan  buku Sutasoma karangan Mpu Prapanca yang diartikan lima perintah kesusilaan (Pancasilakrama) yang berisi lima larangan sebagai berikut tidak boleh:
1. Melakukan kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk akibat minuman keras

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar keseluruh Indonesia maka sisi-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan "lima larangan" atau "lima pantangan" moralitas yaitu :
1. Mateni artinya membunuh
2. Maling artinya mencuri
3. Madon artinya berzina
4. Mabok artinya minuman keras
5. Main artinya berjudi

Semua huruf diberi awalan M atau dalam bahasa Jawa disebu Ma oleh karena itu lima prinsip Ma lima atau M5 yaitu lima larangan (Ismaun,1981:79)

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
istilah  ideologi  berasal  dari  kata  idea  yang  berarti gagasan,konsep,pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu.
Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk, kata idein yang artinya melihat.Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita- cita  yang  dimaksud adalah  cita-cita  yang  bersifat  tetap  yang  harus  dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.
PENGERTIAN PANCASILA
secara historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Rajiman Widyodiningrat, mengajukan suatu maslah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut.Masalah tersebut adalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut:

Mr.Muhammad Yamin Pada  tanggal  29  Mei  1945  tersebut  BPUPKI  mengadakan sidangnya  yang pertama. Pada kesempatan in Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut merumuskan sebagai berikut
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Peri Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliu merumuskan rancangan UUD RI. sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan      yang      dipimpin      oleh      hikmat      kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Soepomo Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mendapat kesempatan mengemukakan pokok-pokok pikiran seperti berikut:
1. Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik. Maksudnya Negara Indonesia merdeka tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang mengatasi segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil.
2. Setiap warganegara dianjurkan takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Dalam Negara nasional yang bersatu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
3. Mengenai kerakyatan beliau mengusulkan agar dalam pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk sistim Badan Permusyawaratan. Oleh karena itu kepada Negara harus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan agar mengetahui dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat.
4. Dalam lapangan ekonomi, Prof. Soepomo mengusulkan agar sistim perekonomian Negara nasional yang bersatu itu diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini merupakan sifat dari masyarakat timur, termasuk masyarakat Indonesia.
5. Mengenai hubungan antar bangsa mengusulkan supaya Negara Indonesia bersifat   Negara   Asia   Timur   Raya   yang   merupakan   anggota   dari   pada kekeluargaan Asia Timur Raya.

Apabila kita analisis pokok-pokok pikiran Dr. Soepomo di atas, maka dapat kita peroleh adanya lima hal untuk dasar Negara Indonesia merdeka. Meskipun tidak dituliskan secara terperinci. Prof. Dr. Soepomo menyarankan Negara Indonesia memilih teori Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan. Kelima pokok pikiran tersebut sebagai berikut:
1. Paham Negara Persatuan
2. Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan
3. Sistem Badan Permusyawaratan
4. Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan
5. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya

Jika kita analisis perbandingan dengan rumusan Pancasila yang sekarang (Pembukaan UUD 1945), pokok-pokok pikiran Soepomo itu termasuk dalam rumusan Pancasila. Pokok pikiran pertama termasuk sila ketiga. Pokok pikiran kedua termasuk sila pertama. Pokok pikiran ketiga termasuk sila keempat. Pokok pikiran keempat termasuk sila kelima dan pokok pikiran kelima masuk dalam sila kedua. Hal penting yang disampaikan oleh Soepomo dan diterima adalah paham Negara integralistik-nya.

Ir. Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya sebagai berikut :
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Beliu mengusulkan rumusan dasar tersebut mengajukan nama Pancasila sebagai dasar negara, istilah tersebut atas saran seorang ahli bahasa.Usul mengenai nama Pancasila bagi dasar negara Republik Indonesia secara bulat disepakati diterima sidng BPUPKI dan ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni pada saat ini disebut hari lahirnya Pancasila.

PIAGAM JAKARTA
Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional Dokuritzu Zyunbi Tioosakay Membahas mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang badan penyelidik  yang  dikenal  dengan  panitia  sembilan  berhasil  menyusun  sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila yang rumusannya sebagai berikut :
1. Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

LAHIRNYA PEMERINTAH INDONESIA
Kemerdekan  Indonesia  yang  diproklamasikan  pada  tanggal  17  Agustus  1945 disaksikan juga oleh PPKI tim perumus yang terdiri dari 9 orang antara lain :
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Mrs.A.A. Maramis
4. Abikusno Tjokrosujoso
5. Abdulkhar Muzakir
6. Haji Agus Salim
7. Mr.Ahmad Subardjo
8. K.H.A. Wahid Hasyim
9. Mr.Mohammad Yamin.

Keesokan harinya tangal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan  sidangnya  dan menetapkan :
1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Dasar 1945
3.  Memilih  Ir.  Soekarno  sebagai  Presiden  dan  Drs.Mohammad  Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 mengandung isi dasar negara Indonesia yaitu PANCASILA
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

Ibnu Sina

12:51 PM


IBNU SINA
Ibnu Sina adalah filosof dan dokter dari Persia. Barangkali dialah filosof dan dokter di dunia Islam yang paling terkenal. Secara umum, dunia kedokteran pada mulanya hingga beradab-abad setelah itu sangat terkait dengan filsafat. Sehingga, hampir sebagian besar filosofi Arab, termasuk Al-kindi dan Ibnu Rusyd, adalah dokter. Para khalifah dan Sultan mengangkat mereka sebagai dokter negara, pendidik anak-anak mereka dan sekaligus sebagai penasehat politik.

Ibnu Sina meninggalkan kurang lebih 267 buku. Tiga diantaranya adalah buku yang di abaikan: dua dalam bidang filsafat yaitu al-isyarat wa al-tanbihat dan al-syifa; satu buku dalam bidang kedokteran, yaitu al-qanun fi al-thibb.
Dalam bidang filsafat, Ibn Sina termasuk segelintir pemikir muslim yang berupaya mewujudkan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan bahwa akal manusia mesti dipakai untuk memikirkan hal-hal yang ada di alam semesta ini. Dalam hal metafisika, dia banyak memakai kaidah Aristoteles dan Plato – yang di jelaskan kembali oleh para filosof Yunani – untuk di terapkan dalam Akidah Islam. Ibnu Sian mengakui hakikat kenabian, keharusan adanya kenabian, dan pentingnya kenabian. Meskipun demikian, dia berpendapat  bahwa para Nabi – agar risalah mereka dapat di pahami dan diterima oleh orang awam – hendaknya mengguunakan rumus, contoh dan kiiasan yang dapat diterima secara harfiah oleh orang awam. Sebaliknya, bagi orang yang otaknya cemerlang tidak perlu menggunakan metode tersebut. Menurutya surga dan neraka bersifat ruhani, bukan jasmani, karena jasad manusia tiddak kekal. Bahkan ia berpendapat bahwa kebangkitan jasad tidak dapat diterima oleh akal.

Alam semesta ini, dalam pendapatnya bersifat qadim tidak ada akhirnya. Jika jasad ini dibangkitkan, berarti alam semsta ini tidak qadim,  akan berakhir. Dia berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan, tetapi semua perbuatannya harus dioertanggung jawabkan. Manusia mempunya pilihan dan tidak terbelenggu. Dia juga berpedapat bahwa tertinggi ialah kebahagiaan berpikir secara ruhani, bukan secara fisik; yaitu merenungkan Allah SWT, berhubungan denganNya, dan melihatnya secara ruhani, dengan kata lain, melihat Allah merupakan tujuan tertinggi, tujuan terakhir.

Ibnu Sina terkenal sebagai dokter (sehingga dia dpanggil sebagai Galliens-nya arab), ketenearannya sebagai seorang filosofpun tidak kalah. Dalam bukunya, al-Qanun fi al-Thibb, dia menggabungkan antara teori Epoctritus dan kedokteran Galliens; selain menambahkan kedokteran India, Persia, Yunani dan Arab yang dia ketahui, serta pengalaman dan percobaan yang dilakukannya sendiri. Buku ini memiliki kelebihan karena memberikan penjelasan tentang hubungan yang erat antara berbagai kondisi kejiwaan dan penyakit badan, pengaruh makanan dan iklim terhadap kesehatan, kemungkinan berpindahnya penyakit safar karena permusuhan, menyebarnya penyakit akibat kotoran, dan air yang tercemar. Ibu Sina senantiasa berpesan bahwa obat-obatan harus di uji cobakan terhadap binatang untuk memastikan kemanjurannya dan tidak ada bahaya di dalamnya.

Buku al-Qanun, telah menduduki tempat yang sangat terhormat di antara buku-buku kedokteran yang muncul sebelumnya, dan menjadi buku kedokteran yang diandalkan didunia Islam hingga awal abad ke-20. Di Eropa, buku yang sama juga menjadi buku rujukan utama dalam pengajaran difakultas-fakultas kedokteran hingga abad ke-17 (terpakai sebagai rujukan pertama hampir 6 abad), sampai dikatakan, “buku ini menjadi buku suci kedokteran paling lama dibandingkan buku-buku kedokteran yang.”
Orang-orang eropa juga menaruh perhatian besar terhadap filsafatnya yang berusaha menggabungkan antara filsuf yunani dan keyakinan agama (baik Islam maupun Kristen). Orang pertama yang mengetahui pentingnya upaya Ibnu Sina, dan kemungkinan pemanfaatan pemikiran teologisnya untuk orang Kristen ialah pendeta Jerman, Albert yang Agung (w.1280 M) dan muridnya sendiri Thomas Aquinas yang digelari bapak teologi  dan peletak dasar ilmu keTuhanan di Katolik. Di Inggris, filosof Roger Bacon (w. 1294) menganggap Ibnu Sina sebagai pakar filsafat terbesar setelah Aristoteles. Dialah yang memasarkan ajaran dan pikiran-pikiran Aristoteles, sampai akhirnya dia sendiri dituduh ingkar dan keluar dari keyakinannya, lalu di penjara di Paris selama beberapa tahun.


BIOGRAFI
nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibn Abdallah Ibn Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Asfshana, tempat dekat Bukhara. Orangtuanya pejabat tinggi di pemerintahan dinasti Bukhara Saman. Dia tumbuh dan belajar kedokteran dan filsafat ilmu - ilmu agama Islam. Ketika usia sepuluh tahun ia telah mempelajari Islam dan menghafal seluruh Al Qur'an. Dengan ketajaman pikirannya ia memiliki banyak belajar filsafat dan cabang - cabangnya, dengan cara yang sangat serius serta otodidak yang dimiliki, tapi pada satu kesempatan ia harus menunggu sambil mengeksplorasi ilmu metafisika nya Arisstoteles

Setelah itu ia belajar kedokteran di Isa bin Yahya, seorang CE. Belum lagi usianya sekitaran enam belas tahun, keahlian dalam ilmu kedokteran telah dikenal, bahkan banyak orang yang datang untuk belajar kepadanya. Dia tidak cukup dengan teori - teori kedokteran, tetapi juga untuk berlatih dan mengobati orang - orang sakit.Ia tidak pernah bosan atau gelisah dalam membaca buku - buku filsafat dan setiap kali menghadapi kesulitan, ia akan selalu meminta petunjuk kepada Allah SWT. Sering - sering karena kelelahan dia jatuh tertidur sambil membaca, terkadang dalam tidurnya bahwa ia melihat solusi untuk kesulitan - kesulitan yang dihadapinya.

Pada usia sekitar 17 tahun ketika ia dikenal sebagai dokter dan mengobati Mansur bin Nuh sampai pulih sembuh dari sakit yang diderita. Sejak itu, Ibnu Sina sangat diterima dengan baik, dan juga dapat mengunjungi perpustakaan penuh dengan buku - buku yang sulit didapat, dan kemudian membaca dengan senangnya. Kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran, keduanya dia kuasai dengan baik. Dalam bidang kedokteran dia disajikan Al-Qanun fit-Tibb itu, di mana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran, karena buku ini selain lengkap, juga sistematis.

Dia juga yang pertama kali mengatakan bayi yang masih dalam kandungan makan melalui tali pusarnya. Dia juga yang pertama – melakukan proses pembedahan - pembengkakan penyakit ganas, dan menjahitnya kembali. Dan dia juga sebagai dokter psikiater dengan cara - cara modern yang sekarang disebut psikoterapi.

Selain kemampuannya sebagai flosof dan dokter, ia mulai menulis puisi. Ilmu - ilmu psikologi, kedokteran dan kimia ditulis dalam bentuk puisi. Jadi ditemukan menjadi sebuah buku - buku yang dibuat untuk ilmu logika dengan puisi. Luar biasa.

Sebagian besar buku - buku-bukunya telah disalin ke dalam bahasa Latin. Ketika orang - pertengahan abad Eropa, mulai menggunakan buku - buku sebagai buku teks,. Oleh karena itu nama Ibnu Sina dalam abad pertengahan di Eropa sangat berpengaruh.

Dalam dunia Islam kitab - kitab Ibnu Sina sangat terkenal, bukan hanya karena kepadatan ilmunya, tetapi karena bahasanya yang baik dan caranya menulis sangat jelas. Selain menulis dalam bahasa Arab, Ibnu Sina juga menulis dalam bahasa Persia. Buku - bukunya dalam bahasa Persia, diterbitkan di Teheran dalam 1954.

Meskipun ia hidup dalam waktu penuh kejutan dan sering sibuk dengan masalah negara, ia sempat menulis dua ratus lima puluh karya. Di antara karya yang paling terkenal adalah "Qanun" yang merupakan ringkasan dari kedokteran Islam dan mengajar sampai sekarang di Timur. Dterjemahkan buku ini untuk baasa Latin dan diajarkan di abad Universita tua Barat. Pekerjaan adalah baik ensiklopedinya yang monumental "Kitab Al-Syifa". Pekerjaan ini adalah puncak dari filsafat dalam Islam paripatetik.

Ibnu Sina, yang dikenal di Barat dengan Avicena (Spanyol Aven Sina), dan ketenarannya di Barat sebagai dokter melampaui ketenaran sebagai seorang filsuf, sehingga ia memberi mereka gelar "Pangeran Physicians '. Dalam dunia Islam ia dikenal dengan nama al-Syaikh al-Rais Para pemimpin utama (dari filosof - filosof).


Waktu yang dihabiskan Ibnu Sina adalah menulis, dan Pada usia 58 tahun (428 H / 1037 M) Ibnu Sina meninggal dan dikuburkan di Hamazan.